Perpres 46/2025: Perubahan Aturan Pengadaan yang Perlu Diketahui Kontraktor

Tujuan perubahan

Menurut pertimbangannya, perubahan ini dimaksudkan untuk:

• meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah,
• mempercepat pelaksanaan pengadaan, dan
• mengatur pengadaan barang/jasa di desa.

Masa transisi

Untuk memandu peralihan, LKPP menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2025 pada 2 Juni 2025. Pelaksanaan teknis juga bergantung pada peraturan LKPP turunannya.

Arah kebijakan yang perlu diperhatikan

Dari tulisan dan dokumen pelaksanaan instansi pemerintah, beberapa arah kebijakan yang menonjol adalah:

• Belanja melalui katalog elektronik (e-purchasing) diprioritaskan untuk komoditas yang sudah tersedia di katalog.
• Penyusunan harga perkiraan didorong berbasis rujukan pasar yang dapat diverifikasi dan pembanding kontrak sejenis.
• Keberpihakan pada produk dalam negeri dan usaha kecil diwujudkan dalam praktik belanja.

Poin di atas adalah ringkasan arah kebijakan dari sumber sekunder instansi pemerintah, bukan kutipan pasal. Rujuk teks Perpres dan peraturan LKPP untuk ketentuan yang mengikat.

Yang bisa disiapkan kontraktor

1. 1Pelajari apakah produk atau jasa Anda bisa masuk katalog elektronik pada kategori yang relevan.
2. 2Siapkan data harga yang dapat dipertanggungjawabkan, karena harga perkiraan makin berbasis rujukan pasar.
3. 3Perhatikan ketentuan tingkat komponen dalam negeri pada dokumen pemilihan.
4. 4Pastikan administrasi jaminan (pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan) siap sejak awal.
5. 5Ikuti sosialisasi LKPP atau pemerintah daerah setempat untuk aturan pelaksanaan terbaru.